Menuju Generasi Emas melalui Kebijakan Merdeka Belajar

Selamat datang kembali di podcast Unlocking Potential.

Diinisiasi oleh Tanoto Foundation, podcast ini bertujuan sebagai tempat untuk berbagi inspirasi tentang perkembangan terbaru dalam pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Episode ini bertema “Menuju Generasi Emas melalui Kebijakan Merdeka Belajar.”

Diskusi ini dipandu oleh Margaretha Ari Widowati, Head of Learning Environment Tanoto Foundation, dan Anindito Aditomo, Ph.D., Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Topik utama berkisar pada Kurikulum Merdeka yang baru diluncurkan, yang menggantikan kurikulum 2013 sebagai kurikulum Nasional Indonesia. Perubahan ini dipimpin oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, pada bulan Maret tahun ini. Mulai bulan Juli, kurikulum ini akan menjadi wajib di seluruh negeri untuk semua tingkat sekolah. Menteri bertujuan agar semua sekolah, termasuk di daerah terpencil, dapat sepenuhnya mengadopsi kurikulum baru ini sebelum tahun 2028.

Penerapan Kurikulum ini dilakukan setelah hampir empat tahun praktik sukarela oleh sekolah-sekolah. Kementerian bekerja sama dengan sekolah, guru, dan pemerintah daerah untuk memastikan implementasi yang tepat dan memberikan dukungan. Anindito mencatat, “Sekitar 3.000 kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama dan atas berpartisipasi dalam program uji coba. Kami memasukkan sekolah-sekolah dari kota besar serta kota kecil dan daerah terpencil dengan infrastruktur yang berbeda-beda.”

Berbeda dengan kurikulum nasional 2013 sebelumnya, yang membutuhkan banyak jam belajar per minggu untuk setiap mata pelajaran, Kurikulum baru menetapkan target tahunan. Pendekatan ini memberi kebebasan kepada guru untuk merencanakan program pengajaran dan jadwal pembelajaran mereka sepanjang tahun. Menurut Anindito, lebih dari 80 persen sekolah di seluruh negeri telah mengadopsi Kurikulum Merdeka, sementara 20 persen sisanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem baru.

“Pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk membantu sekolah-sekolah mengadopsi kewajiban baru ini sepenuhnya. Mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk transisi dan mungkin dapat sepenuhnya mengadopsinya pada tahun 2027 atau 2028,” tambahnya. Anindito menekankan bahwa manajemen operasional pendidikan nasional sebagian besar merupakan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, Kementerian membantu otoritas lokal untuk memastikan kurikulum diimplementasikan secara efektif. Peran pengawas, yang bertindak sebagai perpanjangan tangan otoritas lokal, sangat penting. Kurikulum Merdeka dirancang untuk perbaikan dan penyesuaian terus-menerus, mengakui bahwa pembelajaran adalah kegiatan seumur hidup dan bahwa bangsa ini akan terus berkembang.

“Kami ingin memastikan bahwa kurikulum mendukung adaptasi berkelanjutan dan pembelajaran sepanjang hayat. Faktor-faktor ini adalah fokus utama kurikulum, itulah sebabnya kami menyebutnya Kurikulum Merdeka,” Anindito menyimpulkan.

Saksikan diskusi lengkapnya dalam video berikut!